Catatan Sejarah Korupsi di Indonesia

Diposting pada
npr.org

Ranking-rangking terbaru didunia menunjukkan seberkas prestasi baru bagi Indonesia. Entah baik atau burukkah itu dinilai lewat mata sendiri-sendiri saja. Karena yang dimaksud adalah ranking korupsi di tiap Negara. Dan dalam urutannya Indonesia sempat menempati nomor-nomor yang sudah hampir buruk.

Tinjauan akan mengapa hal itu dapat terjadi tidaklah dapat dengan secara gamblang menyebut apabila memang orang Indonesia adalah koruptor-koruptor. Karena ada hal lain yang kemudian membuatnya seperti itu. Tetapi kembali lagi meskipun ada sebab di masa lalu tetaplah pasti pelakunya ialah manusia.

Pendekatan Teoritis Akan Mengapa Dapat Timbul Korupsi

Sebagai awal dibuka dengan penjelasan lewat pendekatan teoritis akar kenapa dapat timbul korupsi-korupsi tersebut. Ada dari teori ekonomi mainstream lalu dari bentuk budayanya yaitu patriarkis dan kemudian lewat pendekatan teori Negara klepto.

Pendekatan dengan teori ekonomi mainstream

Banyak ekonomi mencatat hal-hal yang terlihat dari Negara yang terjadi banyak kasus korupsi untuk kemadian menarik sebab-sebab yang membuat hal-hal itu terjadi. Dalam Negara yang memiliki banyak kasus korupsi.

1. Negara memaikan peran yang dominan dimana sektor public memainkan peran yang besar dalam ekonomi dan sektor privat memainkan peran yang minimal dalam ekonomi.
2. Negara memproduksi banyak barang yang dikonsumsi public dan kecilnya kompetisi dari sektor privat.
3. Terdapat terlalu banyak regulasi yang mengatur ekonomi Negara.
4. Para petinggi memiliki banyak kebebasan lebih dalam menjalankan regulasi ini.
5. Tidak ada sistem pencatatan dan transparasi yang mencegah transaksi korupsi, tidak ada peraturan yang menentukan bagaimana pasar seharusnya bekerja.
(Krueger, 1974; Lambsdorff 1999: 2-4; Mauro 1997: 85; Tanzi 1998).

Dengan adanya situasi-situasi diatas dimana memungkinkan cengkraman dan intervensi Negara terhadap urusan ekonomi. Memberikan peluang terhadap para petinggi yang berkuasa untuk menjalankan apa yang menjadi keuntungannya. Apalagi dengan tidak adanya transparasi sehingga membuat hal itu leluasa dijalankan.

Antara Patriarkis dan Korupsi

Menurut Marx Weber terdapat beberapa tipe pemerintahan. Dimana ada yang bersifat tradisional. Pemimpin yang muncul ialah hasil dari pemimpin sebelumnya dan menjalankan perintahnya dengan karisma atau bisa jadi dengan kekuatan pengaruh yang didapat dari pemimpin sebelumnya.

Lalu terdapat tipe rasional dimana penjalanan regulasinya berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dan juga pemilihan pemimpinnyapun juga seperti itu. Masalah yang dapat muncul apabila suatu Negara masih menerapkan sistem yang tradisional adalah dengan begitu apa yagn disebut korupsi adalah hal biasa. Karena memang dengan begitu penjalanan kekuasaannya.

Jadi apabila pemilik ekonomi baru dapat menjalankan usahanya jalan tercepat adalah dengan memeberikan sumbangan terhadap petinggi agar dalam pengaturannya dapat dimudahkan. Karena dengan sistem yang tradisional dimana masih memegang peran putra-putra tokoh yang memiliki pengaruh mengharuskan seperti itu agar dapat berjalan usahanya.

Meski ada garis bawah salah satu fungsi dari sistem ini adalah apabila suatu Negara memiliki pembagian berbanyak suku maupun kelompok. Dengan patriarkis ini dapat dimudahkan yaitu membagi keuntungan untuk banyak pihak sehinga kestabilan dapat terjaga.

Negara Klepto

Disebutkan apabila patut disebut sebagai Negara klepto karena pemimpin yang berwenang mengatur dan membuat regulasi memiliki tujuan sendiri yaitu untuk menghasilkan keuntungan bagi dirinya sendiri.

Untuk meluaskan ranah kemampuan penghisapan keuntungannya. Jadi pembuatan regulasi dan peraturan yagn ada memungkinkan mereka untuk membuat keuntungannya sendiri tersebut berlipat ganda. Dan hal ini akan membuat turunan yang dibawah-bawahnya mendapatkan keuntungan lalu berlanjut bahkan hingga taraf penghidupan ekonomi terkecil.

Sejarah Korupsi di Indonesia

Sejak jaman dahulu atau ketika isi Indonesia adalah kerajaan-kerajaan. Salah satu bentuk korupsi tetapi bisa jadi tidak dianggap korupsi. Yaitu ketika para pedagang dari luar daerah membayar upeti untuk menjamin keamanan kegiatannya di daerah tersebut. Upeti tersebut diberikan pemimpin-pemimpin maupun tokoh-tokoh daerah setempat tersebut.

READ  Alat Batu Yang Dibuat Monyet Liar Memaksa Kita Memikirkan Keunikan Kita Sendiri

Kemudian selama masa berkausanya colonial, karena kebanyakan gaji pegawai pemerintahan dianggap rendah oleh pegawai tersebut, maka kemudian korupsi adalah salah satu jalan untuk meraih penghasilan berlebih. Dan karena praktek dari tradisi sebelumnya yang menguntungkan untuk Belanda. Pemerintahan colonial membiarkan tradisi kegiatan tersebut.

Ketika masa sesudah proklamasi dibacakan. Indonesia sempat mengalami pemerosotan dalam hal korupsi. Selain karena masa-masa masih ada semangat kemerdekaan juga karena regulasi pemerintahan yang professional sehingga membuat kegiatan pengaturan perekonomian meminimalkan korupsi, seperti mekanisme pengecekan dan kpenyeimbangan juga sistem legal yang mengatur.

Setelah tahun 1955 korupsi kembali meningkat. Disebabkan banyaknya partai yang mencari dana untuk kegiatan mencari masanya dapat mendukung penarikan masa lebih. Dan juga pencabutan sistem pemerintahan yang demokratis pada tahun 1959 menyebabkan tidak adanya lagi sistem pengecekan dan menyeimbangkan. Sehingga dengan siistem seperti itu peraturan yang legal pun jikalau tidak digubris tidak terlihat.

Ditambah ketika perusahaan-perusahaan Belanda di nasionalisasikan. Lalu petinggi pemerintahan yang ditugaskan untuk memanajemen perusahaan-perusahaan yang dinasionalkan inipun tidak memiliki skill yang mumpuni untuk melakukan pengaturan dan pengorganisasian. Sehingga dalam pengaturannya dia menganggap itu adalah miliknya dan tidak perlu untuk mengorganisir secara runtut lagi. Di saat-saat seperti ini korupsi di Indonesia benar-benar menyemai.

Ketika tahun 1966 atau penggantian Sukarno dengan Suharto. Korupsi meski berusaha untuk dikurangi malah semakin kebablasan. Hal ini dikarenakan tidak transparannya sistem pemerintahan saat itu. Yang oleh Suharto ia pimpin pemerintahan dengan tangan besi.

Setelah ia berkuasa kebanyakan proyek-proyek Negara ia berikan terhadap sanak keluarga dan para pendukungnya. Dan jajaran petinggi-petinggi pemerintahan diisi oleh orang-orang militer yang juga mendukungnnya. Dari 1966 sampai dengan 1980-an kebanyakan sektor-sektor ekonomi diatur dan dikuasai oleh orang-orang pemerintah. Sehingga sektor-sektor privat sulit menghadapi kompetisi dari kekuatan penguasa yang bermain juga dalam ekonomi.

READ  Filsafat Cinta Plato

Sehingga orang-orang public yang menginginkan uang cepat tinggal mendekati para petinggi pemerintahan yang ada. Dan dengan jalan itulah orang yang emndekati petinggi itu mendapatkan keleluasan dan kekuatan ekonominya. Sehingga sebuah pertentangan tidak terjadi karena merekapun berhutang terdapat petinggi yang berkuasa.

Setelah diturunkannya Suharto dengan pemerintahan kleptonya. Dalam masa BJ Habibie korupsi malah semakin melonjak. Karena telah terprediksikan apabila Habibie hanya akan memerintah dalam jangka waktu pendek. Dan dengan diketahuinya hal itu semakin membludaknya usaha untuk mengkorup agar menarik keuntungan sebebsar-besarnya agar mendapatkan jaminan mungkin dihari tua.

Dengan bergantinya Habibie kemudian ke Abdurahaman Wahid. Korupsi tetab merajalela. Karena kebanyakan pengisi jaajran pemerintahan masih orang-orang yang sama yaitu orang-orang partai golkar yang ketika masa Suharto memang sedang jaya-jayanya. Dan Suharto sendiri pun adalah orang Golkar.

Sehingga daapt diketahui akan merajalelanya korupsi tersebut yang bahkan menjalar sampai berbagai sudut kegaitan yang melibatkan uang dan lain sebagainya. Dan usaha untuk bahkan menghilangkan hal-hal berbau korupsi ini adalah jalan dan tugas yang panjang bagi Indonesia sendiri.
Alexander Arifianto, Corruption in Indonesia: Causes, History, Impacts, and Possible Cures

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *