Sejarah Ham di Indonesia

Diposting pada

ham

Hak Asasi Manusia, begitulah panggilannya. Sakral dan kuat. Sesuatu yang menjadi hakikat milik atas manusia sedari lahir. Kalau saya sebut HAM itu adalah sebuah kesadaran akan diri sendiri bahwa ia memiliki sesuatu yang patut didapatkan karena keberadaanya, untuk berkehendak, untuk berbicara, berkumpul, mengemukakan pendapat dll tanpa memaksakan keberadaan HAM orang lain disekitarnya.

Di dunia lampau, berbeda kata tetapi memiliki maksud dan makna sama. HAM sedari purba sebenarnya telah ada berikut semua orang-orang berkepentingan dan berkekuasaan yang juga ada untuk menekan hak-hak manusia sedari dulu. Dan untuk itu kita sanjung-sanjung manusia-manusia dari waktu-waktu yang dahulu yang telah melawan orang-orang yang menekan hak-hak manusia itu.

Dari Cyrus yang Agung yang telah membebaskan budak-budak di Babylonia, Hammurabi dengan undang-undangnya, Kitab-kitab agama-agama yang muncul yang memberikan tempat-tempat untuk manusia agar memiliki haknya, Magna Carta dimana muncul  kata hak seperti yang telah dicetuskan, kemudian Bill of Rights, hingga HAM universal yang dicetuskan oleh PBB. Warna-warni sejarah umat manusia itu dipenuhi oleh kesadaran akan hak-hak yang masih terbungkam, dan itu membuat manusia maju sampai titik sekarang ini.

Tonggak sejarah lahirnya ham di Indonesia

Jika ditilik dengan melihat Indonesia sebagai suku bangsa satu sedari dulu. Akar-akar akan perjuangan untuk melahirkan ham yang haqiqi agar tercetus sebuah hukum yang adil telah muncul dalam berbagai bentuk. Tetapi tentu akan terlalu menyesakkan dalam sebuah artikel ham di Indonesia ini untuk ditulis semua maupun saya yang mencari seluruh referensinya.

Seperti perjuangan Kartini untuk menyampaikan bahwa wanita memiliki hak lain juga daripada yang dianggap oleh orang-orang saat itu. Lalu ada Surosentiko yang memperlihatkan bahwa nasib saudara-saudaranya itu tidaklah harus menderita seperti itu, dengan melawan Belanda tanpa kekerasan seperti ajaran Mahatma Gandhi. Multatuli, seorang Belanda yang awalnya adalah asisten-residen di Lebak, Banten kemudian berubah menjadi pejuang kemanusian karena dia melihat bahwa rakyat-rakyat Indonesia menderita, “de Javaans adalah manusia juga, de Javaans teraniaya”. Ia mengatakan bahwa orang-orang jawa pribumi itu menderita karena peraturan pemerintah Hindia-Belanda saat itu.

Setelah perjalanan panjang dengan penuh penderitaan rakyat yang kebablasan itu akhirnya disadarilah bahwa hak manusia di Indonesia tidak akan diberikan oleh Belanda tetapi dengan perjuangan bangsa Indonesia sendiri. Beberapa dekade sebelum kemerdekaan, orang-orang pribumi berintelek yang memiliki pandangan progresif membangun sebuah organisasi untuk memperjuangkan hak-hak yang seharusnya sedari dulu dimiliki saudara-saudara mereka itu.

Sejarah perkembangan ham di indonesia sebelum kemerdekaan

Awal gelombang perjuangan hak-hak bangsa kita untuk menjadi satu nama Indonesia melewati fase-fase pembangunan organisasi.  Organisasi-organisasi tersebut berguna mengumpulkan orang-orang agar dapat berkesadaran bahwa dengan bergerak bersama-sama didalam organisasi itulah hak-hak yang sepantasnya dimiliki dapat tercapai.

Organisasi-organisasi tersebut dalam memperjuangkan hak masyarakat banyak memiliki cara berbeda-beda tetapi memiliki satu semangat yang sama untuk dapat mengusir penjajah-penjajah yang telah menindas mereka sekian lama itu.

Ada Budi Oetomo yang memperjuangkan hak mengemukakan pendapat yang telah lama terbungkam itu, dengan petisi-petisi dan surat-surat. Lalu ada Sarekat Islam yang memperjuangkan mengenai kebebasan dalam menentukan nasib sendiri dan menghilangkan diskriminasi rasial yang sedari dulu kita yang menjadi bangsa ditanah sendiri malah diberikan lahan paling bawah dalam baik sistem sosial maupun dalam perpolitikan.  Partai Komunis Indonesia yang apapun stigma masyarakat sekarang ini, bagaimanapun juga organisasi mereka juga ikut mendonorkan upayanya untuk perjuangan hak manusia bangsa Indonesia lewat  isu-isu mengenai sosial dan alat-alat produksi. Indische Partij dan Partai Nasional Indonesia memperjuangkan hak sebagai bangsa untuk menjadi merdeka, dan kemudian masih banyak jua yang ada dan belum terbahas jasa-jasanya.

Keseluruh perjuangan lewat perngorganisasian itu melebur menjadi satu bagian jalan menuju titik puncak yang disebut kemerdekaan kita, menjadi Negara Indonesia. Setelah berabad-abad lamanya nasib manusia-manusia di Indonesia itu ditentukan oleh orang yang tidak berasal dari tanah Indonesia sendiri, penentuan nasib itu tidaklah menimbulkan kesejahteraan maupun kemajuan, dan setelah kemerdakaan kita dapat menentukan nasib sendiri sesuai hak kita, sesuai perjuangan yang dulu-dulu. Tinggal langkah berikutnya, jalan mana yang akan ditapaki bangsa ini.

Penegakan HAM di Indonesia setelah Kemerdekaannya

a) Periode 1945 – 1950

Setelah pergulatan dengan penjajah yang mengambil hak-hak kita, akhirnya kita dapat menikmati nama dan identitas satu bangsa dan dapat memperjuangkannya bersama. Pada periode ini pemikiran HAM berkutat dengan masalah kemerdekaan, dimana kemerdekaan berbicara dan mengemukakan pendapat dan juga membentuk partai politik telah mendapatkan legitimasi yang sah dari UUD 1945. Kita menjadi penentu hak bangsa kita ini sendiri.

b) Periode 1950 – 1959

Periode yang membanggakan dari berbagai wacana yang saya baca. Periode ini dianggap sebagai saat-saat pasang kemajuan atas HAM kita ini, ditandai dengan makin maraknya partai-partai dengan ideology masing-masing, dan pers memiliki kebebasan yang mensejahterakan, situasi pemahaman HAM yang kondusif, pemilu pun berjalan secara demokratis sesuai yang diidam-idamkan.

c) Periode 1959 – 1966

Demokrasi yang sebelumnya berhasil memanjakan hak-hak yang seharusnya didapati masyarakat, kemudian malah berjalan mundur dan berganti menjadi demokrasi terpimpin. DImana pusat kekuasaan di tangan Presiden. Dan saat ini terjadi banyak pembatasan-pembatas hak-hak yang ada.

d) Periode 1966 – 1998

Masa awal Suharto memimpin setelah Suharto sering kali diadakan kajian-kajian dan seminar-seminar mengenai HAM. Tetapi setelah selang beberapa waktu sikap pemerintah berubah dan menjadi defensive serta represif. Dan saat-saat itulah terjadi kasus-kasus pelanggaran HAM, dan dosa-dosa itu tidak lah dapat di adili sampai sekarang.

Pada awal 1990-an kemudian dibentuklah Komnas HAM, yang bertugas menangani masalah pelanggaran-pelangkaran HAM di Indonesia serta memberikan pendapat perihal pelaksanaan mengenai pelaksanaan HAM di Indonesia.

e) Periode 1998 – sekarang

Jatuhnya rezim pemerintahan Orba memberikan dampak luar biasa, dan menjadikannya contoh agar tidak mengulangi hal itu lagi. Dengan jalan melakukan pengamatan dan pengkajian mengenai keputusan-keputusan dan pelaksanaan HAM di Indonesia. Dan seharusnya hal itu dilakukan secara berkala pengkajian tersebut agar dosa-dosa pelanggaran HAM di Indonesia tidak terjadi lagi.

 

Sejarah panjang pergualatan hak kemanusiaan itu tidaklah berakhir, tetapi tetap harus diperjuangkan. Meski penjajah sudah tidak lagi mendiami tanah ini sebagai penentu keputusan. Pelanggaran HAM tetap ada, dan kasus itu belumlah selesai teradili. HAM dan poiltik kekuasaan memanglah berkesinambungan, dimana setelah terjadi peristiwa besar yang mengubah kadang tanpa dimaui hak-hak tersebut berubah ada yang tertekan dan ada yang melayang bebas. Ternyata meski bangsa sendiripun yang lahir dari tanah yang sama ini, ada yang mau melakukan pelanggaran hak orang lain. Dan menjadi sebuah keismpulan bahwa hak-hak manusia harus diperjuangKan dari masing-masing infividu secara bersama-sama dengan tujuan menyingkirkan yang berusaha melanggar seenaknya.

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *